 |
| Foto: ist |
BATAMSIBER.COM | BATAM— Pemerintah Kota Batam menegaskan APBD 2027 tidak boleh berhenti pada angka dan program di atas kertas. Setiap belanja daerah harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat menyampaikan tanggapan dan jawaban Pemko Batam atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027, Rabu (7/10/2026).
Amsakar mengatakan, penganggaran tahun depan diarahkan berbasis kinerja, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan APBD Tahun Anggaran 2027 harus tercermin dalam kehidupan masyarakat,” kata Amsakar.
Karena itu, belanja produktif akan diprioritaskan untuk menjawab kebutuhan warga, mulai dari pembangunan jalan dan drainase, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir dan persampahan, hingga pengembangan ekonomi.
Pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian. Infrastruktur dasar, transportasi, konektivitas, dan akses pelayanan publik akan terus didorong, termasuk untuk wilayah hinterland.
Untuk penanganan banjir, Pemko Batam menyiapkan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir. Upayanya meliputi pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, sistem pompa, serta pengendalian kawasan rawan banjir.
Di sektor persampahan, penguatan dilakukan mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah hingga pengangkutan dan pengelolaan akhir.
Pemko juga mengarahkan pembangunan lanjutan landfill TPA dan TPS 3R, pengadaan armroll truck dan bin container, serta pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Di bidang pendidikan, Pemko Batam menyiapkan bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa termasuk mahasiswa hinterland, pembangunan ruang kelas baru, serta peningkatan kompetensi guru.
Sementara di sektor kesehatan, penguatan Universal Health Coverage (UHC) akan diikuti peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas serta RSUD Embung Fatimah.
Perhatian juga diberikan pada ketersediaan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan, layanan rujukan, kecepatan pelayanan, serta pemerataan akses kesehatan.
APBD 2027 juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan UMKM.
Pelatihan tenaga kerja akan diarahkan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Keberhasilannya tidak hanya dilihat dari jumlah peserta, tetapi juga dari peningkatan kompetensi, sertifikasi, penempatan kerja, hingga peningkatan pendapatan.
Komitmen penciptaan lapangan kerja diperkuat melalui kerja sama Pemko Batam dengan APINDO dan 30 perusahaan besar di Batam untuk merealisasikan penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Di sisi pendapatan, Pemko Batam akan memperkuat PAD melalui digitalisasi layanan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, intensifikasi PBB-P2 dan BPHTB, penyelesaian piutang pajak, optimalisasi aset daerah, serta penguatan pengawasan.
Peningkatan PAD tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keberlanjutan usaha, dan iklim investasi. Kemudahan pembayaran serta kualitas pelayanan juga akan terus ditingkatkan.
Sementara belanja operasional akan dikendalikan agar tidak mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Belanja modal diarahkan berdasarkan urgensi, kesiapan, kualitas, keberlanjutan, dan manfaat jangka panjang.
Amsakar menegaskan, ukuran keberhasilan APBD bukan semata pada pelaksanaan program, tetapi pada hasil yang diterima masyarakat.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” ujarnya.
Dengan arah tersebut, pembahasan Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan dilanjutkan bersama DPRD Kota Batam melalui Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Pemko Batam berharap pembahasan berlangsung konstruktif, terbuka, efektif, dan tepat waktu sehingga APBD 2027 mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat prioritas pembangunan Kota Batam. (*)
