 |
| Potret pekerja tembak dinding tanah untuk mengambil pasir. (Foto: ET) |
BATAMSIBER.COM | BATAM - Aktivitas penambangan pasir yang diduga ilegal di kawasan Mergun Teluk Mata Ikan dan Bukit Tengkorak, Nongsa, Kota Batam semakin menggila, Kamis (12/11/2026).
Di tengah upaya pemerintah menertibkan aktivitas tambang pasir dan memulihkan lingkungan, kegiatan pengerukan pasir di dua lokasi tersebut justru dilaporkan terus berlangsung.
Bahkan, volume pasir yang diangkut keluar diperkirakan mencapai 100 hingga 120 dam truk setiap hari.
Informasi yang dihimpun, pasir hasil pengerukan itu diduga dipasok untuk memenuhi kebutuhan sejumlah proyek pembangunan dan toko material bangunan di wilayah Batam.
Jika satu truk pasir dijual dengan harga Rp1 juta hingga Rp1,3 juta, maka perputaran uang dari aktivitas tersebut diperkirakan mencapai Rp100 juta hingga Rp156 juta per hari.
Dengan asumsi aktivitas berlangsung setiap hari, nilai penjualan kotor dalam sebulan berpotensi menembus Rp3 miliar hingga Rp4,6 miliar.
Angka tersebut tentu bukan jumlah keuntungan bersih. Namun, besarnya nilai ekonomi yang berputar memunculkan pertanyaan besar, siapa pihak yang mengelola dan menikmati hasil dari aktivitas penambangan tersebut?
Persoalan tak berhenti pada tambang tanpa izin. Informasi di lapangan menyebutkan, aktivitas pengerukan pasir itu berlangsung tanpa dilengkapi legalitas perizinan dan berada di kawasan hutan.
Ironisnya, kegiatan tersebut berlangsung di wilayah Nongsa yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Markas Polda Kepri. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut.
Padahal, Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, tengah gencar melakukan penertiban dan pemulihan kawasan bekas tambang pasir.
Upaya tersebut dilakukan melalui penutupan lubang bekas galian, reboisasi, pemasangan bronjong hingga penanaman ribuan pohon untuk memulihkan kondisi lingkungan secara bertahap.
Namun, di sisi lain, aktivitas tambang pasir di Mergun Teluk Mata Ikan dan Bukit Tengkorak justru memperlihatkan persoalan lingkungan yang memprihatinkan.
Pantauan wartawan di lokasi menunjukkan sejumlah lubang galian berukuran besar telah membentuk semacam kawah.
Lebih mengkhawatirkan lagi, para pekerja terlihat melakukan pengerukan pasir dengan menyemprotkan air ke dinding tanah untuk merontokkan material pasir.
Mereka bekerja di bawah tebing galian yang curam. Kondisi ini bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga membahayakan keselamatan para buruh yang setiap hari bekerja di lokasi tersebut.
Sejumlah pekerja lainnya terlihat sibuk menyekop pasir di area tangkahan sebelum dimuat ke dalam truk pengangkut.
Salah seorang pekerja mengaku menerima upah bervariasi, mulai dari Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per hari. "Kalau saya diupah Rp170 ribu pak," ujar seorang pekerja paruh baya saat ditemui di lokasi.
Di balik aktivitas yang disebut mampu menghasilkan ratusan juta rupiah setiap hari itu, muncul pula informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat sebagai pihak yang membekingi atau bertanggung jawab atas operasional tambang.
Jika benar berlangsung tanpa izin dan berada di kawasan hutan, aktivitas ini tidak hanya menyangkut persoalan legalitas pertambangan, tetapi juga potensi kerusakan lingkungan dan keselamatan pekerja.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak pengelola tambang, BP Batam, Dirreskrimsus Polda Kepri serta Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam. (Red)
