 |
| Foto: ist |
BATAMSIBER.COM | TANJUNGPINANG – Aliansi Cipayung Mahasiswa Tanjungpinang–Bintan kembali mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah untuk bertindak tegas, menyusul beredarnya video yang diduga menunjukkan aktivitas penimbunan masih berlangsung di area yang telah disegel di lokasi PT Gandasari Shipyard, Bintan.
Aliansi yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai temuan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran berlapis.
Ketua HIMA PERSIS Tanjungpinang–Bintan, Muhammad Zhein Noor Ramadhan, menyatakan bahwa video tersebut tidak bisa diabaikan dan harus segera ditindaklanjuti oleh aparat berwenang.
“Kalau benar aktivitas masih berjalan di area yang sudah disegel, ini bukan lagi persoalan biasa. Ini indikasi kuat pelanggaran berulang yang harus ditindak tegas,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, penyegelan merupakan tindakan resmi negara yang seharusnya dipatuhi oleh pihak perusahaan.
“Segel itu perintah berhenti. Kalau tetap ada aktivitas, berarti ada ketidakpatuhan terhadap tindakan negara. Ini harus diusut secara terbuka,” tegasnya.
Zhein menambahkan, kondisi tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal.
“Jangan sampai hukum hanya terlihat di awal, tapi tidak berlanjut. Kalau ada pelanggaran, harus jelas sanksinya dan disampaikan ke publik,” katanya.
Senada, Ketua GMNI Tanjungpinang–Bintan, Gabriel Renaldi Hutauruk, menilai kemunculan video tersebut menjadi momentum bagi aparat untuk menunjukkan keseriusan dalam penegakan hukum lingkungan.
“Ini bukti yang harus diverifikasi dan ditindaklanjuti. Aparat tidak boleh ragu. Kalau benar terjadi pelanggaran, harus ada tindakan nyata,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
“Publik berhak tahu perkembangan kasus ini. Jangan sampai muncul kesan pembiaran karena tidak ada penjelasan resmi,” kata Gabriel.
Aliansi Cipayung mendesak agar pemerintah daerah, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum segera melakukan pengecekan lapangan, serta menyampaikan hasilnya secara terbuka.
Mereka juga meminta agar sanksi dijatuhkan sesuai ketentuan apabila terbukti terjadi pelanggaran, baik administratif maupun pidana.
“Kalau dibiarkan, ini bukan hanya soal satu kasus. Ini menyangkut wibawa hukum. Jangan sampai pelanggaran seperti ini dianggap hal biasa,” tutupnya. (Red)