 |
| Foto: ist |
BATAMSIBER.COM | JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas perkembangan perekonomian nasional menjelang akhir 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah turut menyoroti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peningkatan ekspor, serta upaya menjaga stabilitas sektor keuangan.
Rapat yang digelar pada Senin (19/10/2026) itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta pimpinan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pembahasan juga mencakup capaian dua tahun pemerintahan Prabowo dan langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah volatilitas serta ketidakpastian ekonomi global.
Dalam keterangan pers seusai pertemuan, pemerintah menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia hingga saat ini relatif stabil dan tangguh di tengah dinamika global.
Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan ekspor dari berbagai sektor, termasuk manufaktur. Upaya tersebut akan disertai langkah mengatasi berbagai hambatan yang dinilai dapat menghambat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan nasional.
Evaluasi APBN dan Efisiensi Belanja
Memasuki sisa tahun anggaran 2026, pemerintah akan memfokuskan pelaksanaan APBN pada penelaahan dan efisiensi anggaran. Belanja pemerintah pada kuartal IV 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar Rp1.200 triliun.
Meski melakukan evaluasi dan efisiensi, pemerintah memastikan alokasi belanja tetap diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Anggaran tersebut juga mencakup program perlindungan sosial, bantuan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah ini ditujukan untuk menjaga agar belanja pemerintah tetap menopang kegiatan ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Perkuat Koordinasi dengan BI dan OJK
Selain kebijakan fiskal, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.
Kolaborasi antar lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan.
Pemerintah menyatakan optimistis bahwa penguatan fondasi makroekonomi dan sinergi antar lembaga dapat membantu Indonesia menghadapi ketidakpastian global. Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan.
Dengan fokus pada efisiensi anggaran, peningkatan ekspor, dan stabilitas sektor keuangan, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pengelolaan fiskal dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi hingga akhir 2026. (*)
