 |
| Foto: ist |
BATAMSIBER.COM | JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi terpadu serta meminta penyiapan data 98 kasus korporasi yang diduga terkait kebakaran tersebut untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Presiden meminta penanganan karhutla dilakukan secara masif, terukur, dan terkoordinasi, baik melalui operasi di lapangan maupun penegakan hukum.
Dalam penanganan di lapangan, Prabowo meminta penguatan operasi udara, termasuk pengerahan pesawat Hercules untuk mendukung penyemaian *dry ice*. Pemerintah juga diminta mengoptimalkan keterlibatan TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dinas terkait, dan masyarakat.
Seluruh unsur tersebut diminta bergerak secara terpadu tanpa menunggu turunnya hujan. Langkah ini menegaskan pentingnya percepatan penanganan kebakaran melalui koordinasi lintas lembaga.
Bareskrim Selidiki 98 Laporan Korporasi
Selain penanganan di lapangan, Presiden meminta data mengenai 98 kasus korporasi yang diduga terlibat karhutla segera disiapkan agar proses penegakan hukum dapat ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
Bareskrim Polri telah meningkatkan 98 laporan terkait korporasi ke tahap penyidikan. Penyidik mendalami dugaan keterlibatan pihak asing, mengumpulkan alat bukti, serta menelusuri pertanggungjawaban hingga pemilik perusahaan dan pemegang saham.
Meski demikian, penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, proses penyidikan perlu dilakukan secara cermat untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses berdasarkan bukti yang diperoleh.
Penanganan Lapangan dan Penegakan Hukum Berjalan Bersamaan
Percepatan penanganan karhutla membutuhkan dua langkah yang berjalan beriringan, yakni pengendalian kebakaran di lapangan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Melalui pengerahan berbagai unsur dan penguatan operasi udara, pemerintah berupaya mempercepat penanganan kebakaran. Pada saat yang sama, proses penyidikan terhadap laporan korporasi diharapkan dapat mengungkap dugaan pelanggaran berdasarkan alat bukti.
Pemerintah menekankan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat dan terpadu, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam proses hukum. Dengan pendekatan tersebut, upaya mengendalikan kebakaran dan meminta pertanggungjawaban pihak terkait dapat berjalan secara beriringan. (*)
