 |
| Foto: ist |
BATAMSIBER.COM | JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri rapat tingkat menteri yang membahas mengenai pemenuhan dan optimalisasi sumber day.a manusia (SDM) untuk percepatan program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, Kamis (2/4/26), di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta. Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa agenda prioritas Presiden dapat dikawal dan dilaksanakan dengan baik.
“Rapat ini penting untuk memastikan optimalisasi SDM tidak hanya sebagai proses administratif semata tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini.
Fokus optimalisasi SDM untuk mendukung PHTC Presiden terbagi dalam beberapa klaster utama, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kampung nelayan, pendidikan, dan kesehatan. Menteri PANRB menekankan, kementerian/lembaga yang bertanggung jawab pada masing-masing klaster tersebut perlu melakukan tindak lanjut atas proyeksi SDM.
"Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa berbagai PHTC pemerintah harus memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kerja kolaboratif antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional," ujarnya.
Rini menambahkan, kesuksesan dan keberlanjutan PHTC Presiden memerlukan pendekatan collaborative dan network governance untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menteri PANRB juga menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama.
Pendekatan collaborative dan network governance menjadi strategi yang dapat dijalankan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Melalui pendekatan tersebut, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan, hasil pembangunan bukan lagi tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah.
“Selain diperlukan adanya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kualitas SDM tetap terjaga," tegas Rini. (Humas Kementerian PANRB/UN - Humas Kemensetneg)